INFOTREN.ID - Program swasembada pangan nasional kembali mendapatkan dukungan signifikan dari institusi penegak hukum daerah. Polres Klaten baru-baru ini menyelenggarakan kegiatan panen raya jagung secara serentak untuk periode Kuartal II tahun 2026 di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Kegiatan agraris ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Mei, bertempat di lahan milik Perhutani yang berlokasi spesifik di Dukuh Batilan, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat. Lahan yang menjadi fokus panen memiliki luas sekitar 0,5 hektare dan dikelola secara intensif oleh kelompok tani setempat.
Acara penting ini dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Klaten, AKBP Moh Faruk Rozi. Kehadiran pejabat tinggi kepolisian ini menunjukkan keseriusan dalam mendukung sektor pertanian daerah.
Turut memeriahkan acara tersebut adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Klaten, Iwan Kurniawan, perwakilan dari Badan Urusan Logistik (Bulog), serta sejumlah petani lokal yang terlibat langsung.
Selain fokus pada proses panen, kegiatan ini juga dirangkai dengan agenda pelepasan hasil panen jagung varietas unggulan Raja Nusantara untuk diserahkan kepada pihak Bulog. Hal ini merupakan langkah konkret penyerapan hasil pertanian.
Lebih lanjut, acara tersebut turut diisi dengan kegiatan sosial berupa pembagian bantuan sosial bagi penduduk sekitar lokasi panen. Selain itu, disediakan pula layanan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian institusi terhadap masyarakat.
Kapolres Faruk Rozi menjelaskan bahwa partisipasi aktif kepolisian dalam sektor agraris merupakan wujud nyata dukungan terhadap agenda strategis pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas pasokan pangan regional.
"Panen raya jagung serentak ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program swasembada pangan nasional, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia," jelas AKBP Moh Faruk Rozi.
Kapolres juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga sebagai faktor kunci keberhasilan pertanian di Klaten. Menurutnya, kerja sama yang kuat antara kepolisian, dinas terkait, petani, dan pemangku kepentingan lainnya adalah pilar utama kontinuitas produksi.
