INFOTREN.ID - Kekuasaan di Myanmar semakin terkonsolidasi setelah pimpinan junta militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, secara resmi terpilih menduduki kursi kepresidenan negara tersebut. Proses pemilihan ini menandai babak baru dalam peta politik Myanmar pasca kudeta.
Pemilihan yang sangat dinantikan ini diselenggarakan hari ini di jantung pemerintahan Myanmar, yakni Majelis Parlemen yang berlokasi di Naypyidaw. Sorotan publik tertuju pada bagaimana proses pemungutan suara internal ini akan menentukan arah kepemimpinan negara.
Dalam persaingan yang melibatkan tiga kandidat, Min Aung Hlaing berhasil mengamankan kemenangan telak dengan perolehan suara yang signifikan. Selisih suaranya dengan kandidat yang menempati peringkat kedua dinilai sangat besar, menunjukkan dominasi penuh atas proses pemilihan.
Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan peran sentral Min Aung Hlaing dalam struktur kekuasaan sipil, meskipun ia sebelumnya memimpin melalui junta militer. Hal ini menjadi penegasan atas otoritasnya di kancah politik Myanmar.
Pengumuman resmi mengenai hasil pemungutan suara tersebut disampaikan langsung dari panggung utama aula pertemuan parlemen. Momen ini disaksikan oleh para anggota legislatif yang hadir dalam sesi tersebut.
Ketua Parlemen Myanmar, Aung Lin Dwe, bertindak sebagai juru bicara yang menyampaikan hasil akhir dari proses demokrasi internal ini kepada publik. Keputusan ini secara efektif menempatkan Min Aung Hlaing sebagai kepala negara yang baru.
"Dengan ini kami mengumumkan Jenderal Senior Min Aung Hlaing sebagai presiden," demikian kutipan resmi dari Ketua Parlemen Aung Lin Dwe, dilansir AFP, Jumat (3/4/2026). Kutipan ini menggarisbawahi penetapan resmi jabatan kepresidenan tersebut.
Penetapan ini terjadi setelah pemungutan suara yang dilakukan hari ini di Majelis Parlemen Myanmar di Naypyidaw, mengakhiri spekulasi mengenai siapa yang akan memimpin negara di masa transisi ini.
Kabar mengenai terpilihnya Jenderal Senior Min Aung Hlaing sebagai Presiden Myanmar ini menjadi berita utama yang disebarkan oleh media internasional. Proses politik ini berlangsung di tengah pengawasan ketat dari berbagai pihak.
