Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi resmi mengenai rincian anggaran untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil guna meluruskan informasi yang beredar sebelumnya terkait besaran dana operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah berkomitmen agar penyaluran dana ini tepat sasaran demi meningkatkan kualitas gizi masyarakat di seluruh tanah air.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, meralat pernyataan awal yang sempat menyebutkan bahwa SPPG akan menerima alokasi Rp500 juta setiap hari. Ternyata, angka tersebut merupakan rata-rata dana yang akan dikucurkan untuk periode operasional selama 12 hari. Penyesuaian informasi ini sangat krusial agar publik memahami skala pembiayaan yang sebenarnya di lapangan.
Dari total pagu anggaran lembaga yang mencapai Rp268 triliun, porsi yang sangat besar dialokasikan untuk kebutuhan unit pelayanan terbawah. Sekitar 93 persen atau setara Rp240 triliun dipastikan akan mengalir langsung ke ribuan SPPG yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mekanisme ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal secara masif melalui perputaran uang di daerah. "BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93% dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap periode dua belas hari setiap SPPG menerima Rp500 juta," ujar Kepala BGN Dadan dalam keterangan, Jumat (27/2). Ia menekankan bahwa model distribusi ini merupakan terobosan baru dalam pengelolaan anggaran negara.
Melalui sistem penyaluran langsung ini, pemerintah memangkas jalur birokrasi yang biasanya melibatkan pemerintah daerah sebagai perantara. Strategi ini bertujuan untuk mempercepat eksekusi program dan meminimalisir potensi hambatan administratif di tingkat wilayah. Dadan menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah melalui birokrasi pemda.
Penegasan ini sengaja disampaikan oleh pihak otoritas gizi nasional untuk menghindari kesalahpahaman publik mengenai besaran dana kelolaan. BGN menjamin bahwa seluruh mekanisme penganggaran telah melalui proses perancangan yang matang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Jumlah penerima manfaat di setiap wilayah menjadi indikator utama dalam menentukan besaran dana yang diterima tiap unit.
Dengan adanya transparansi anggaran ini, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah terus memantau kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di setiap satuan pelayanan sebelum operasional penuh dimulai. Fokus utama tetap pada pemenuhan gizi anak bangsa sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.
Sumber: Bloombergtechnoz
