INFOTREN.ID - Dalam satu tahun perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH RI) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program sertifikasi halal yang dijalankan BPJPH menunjukkan hasil signifikan.
Hingga Oktober 2025, tercatat sudah lebih dari 9,8 juta produk di Indonesia telah memperoleh sertifikat halal, dan menjadi capaian tertinggi sejak regulasi wajib halal diberlakukan.
Menurut Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, capaian ini merupakan bukti nyata bahwa program sertifikasi halal merupakan kekuatan baru bagi penguatan ekonomi nasional.
“Capaian 9,8 juta produk bersertifikat halal dalam satu tahun ini menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar kebijakan administratif, tapi gerakan besar yang juga menggerakkan ekonomi umat dengan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,” kata Kepala BPJPH usai menjadi narasumber FGD “Penguatan Ekosistem Halal Nasional di Era Regulasi Wajib Halal” yang digelar oleh Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia (PERSAMI) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025, dilansir dari keterangan resminya.
“Era regulasi wajib halal harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi umat dan peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global,” sambung pria yang akrab disapa Babe Haikal itu.
Dalam setahun perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH RI), program sertifikasi halal menunjukkan hasil signifikan. foto: BPJPH
Ia menambahkan, peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya 'tertib halal' atau kepatuhan atas regulasi jaminan produk halal menjadi faktor utama keberhasilan ini. Bukan hanya pelaku UMKM, industri besar juga semakin aktif mensertifikasi produknya karena melihat nilai strategis halal sebagai standar global.
“Halal bukan sekladar urusan agama, tapi juga simbol kualitas dan kesehatan yang diakui dunia. Negara-negara non-Muslim seperti Tiongkok, Brasil, dan Amerika Serikat justru menjadi produsen produk halal terbesar. Indonesia harus menjadikan halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dan dengan tertib halal, kita akan dapat memanfaatkan peluang ekonomi halal ini secara optimal," tegas Babe Haikal.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk media massa, dalam menyukseskan implementasi kebijakan wajib halal.
