INFOTREN.ID - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, mengumumkan rencana strategis pemerintah dalam mendanai program revitalisasi puluhan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Pendanaan ini akan bersumber dari dua jalur utama, yaitu hasil efisiensi anggaran negara dan dana yang diperoleh dari penyitaan aset para koruptor.
Langkah ini ditekankan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan alokasi anggaran negara berjalan sangat tepat sasaran. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung bagi seluruh siswa di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Dudung Abdurachman saat melakukan peninjauan langsung terhadap proses revitalisasi di SMP Muhammadiyah 16, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (12/5). Momen ini menjadi penegasan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan.
"Ini anggaran dari bapak Presiden [Prabowo Subianto], dari efisiensi, kemudian dari sitaan-sitaan orang koruptor-koruptor, yang akhirnya bermanfaat untuk anak-anak kelas, anak-anak sekolah kita," ujar Dudung saat meninjau revitalisasi SMP Muhammadiyah 16, Jakarta Pusat, Selasa (12/5).
Secara rinci, Dudung memaparkan target ambisius yang telah ditetapkan untuk masa mendatang. Pemerintah menargetkan pada tahun 2026, sebanyak 71 ribu sekolah akan menjalani proses pembangunan atau revitalisasi.
"Nanti ke depan, tahun 2026 ini sudah 71 ribu sekolah yang akan dibangun. Dan baru 11 ribu sekolah anggarannya ada, yang sudah siap, dan yang sisanya berarti nanti akan di APBN kan. Dan ini insyaAllah, mudah-mudahan," sambungnya.
Dikutip dari CNN Indonesia, Dudung menjelaskan bahwa per 2025, sudah ada 16.167 sekolah yang dijadwalkan untuk direvitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp1,2 triliun. Untuk memastikan transparansi dan mencegah penyelewengan, mekanisme penyaluran dana dilakukan secara langsung ke pihak sekolah.
Untuk menghindari potensi praktik penyelewengan, pemerintah menerapkan mekanisme pengelolaan dana yang terdesentralisasi. Anggaran sebesar Rp1,2 triliun tersebut diserahkan langsung kepada kepala sekolah untuk dikelola melalui sistem swakelola.
"Jadi sekarang itu dari tahun 2025 itu sudah 16.167 sekolah yang dibangun. Artinya ada direvitalisasi, yang ini totalnya Rp1,2 triliun. Dan ini anggarannya itu langsung diserahkan ke kepala sekolah kemudian swadaya. Jadi swasekola ya," ujar Dudung.
