INFOTREN.ID - Sejumlah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dari seluruh Indonesia secara kolektif mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk segera menjadwalkan pelaksanaan Muktamar paling lambat pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.
Desakan ini merupakan hasil pertemuan Forum Ketua PWNU se-Indonesia yang kemudian disampaikan langsung ke Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada hari Senin (27/4).
Jika PBNU tidak memenuhi tenggat waktu yang telah ditentukan tersebut, para Ketua PWNU se-Indonesia mengancam akan menjatuhkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PBNU yang sedang menjabat saat ini.
Aspirasi dari para pimpinan wilayah ini diterima secara daring oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, sementara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyambut mereka langsung di ruang kerjanya.
Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena tidak adanya perkembangan signifikan pasca-kesepakatan islah yang telah dicapai di tingkat elit PBNU sebelumnya.
"Forum ini sudah berdiskusi beberapa kali dan tidak menemukan solusi lain kecuali melalui pelaksanaan muktamar sesegera mungkin," kata Gus Rozin melalui keterangan resminya.
Secara rinci, sebanyak 23 Ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan, menyepakati tiga poin utama dalam pernyataan sikap mereka, dengan fokus pada kepastian jadwal Muktamar sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU Januari lalu.
"PBNU didesak melaksanakan Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026, jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, maka PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU," tegas Gus Rozin.
Selain itu, para Ketua PWNU juga mendesak PBNU agar konsisten dalam membentuk panitia Musyawarah Nasional (Munas)/Konferensi Besar (Konbes) dan Muktamar, serta mempercepat proses penerbitan Surat Keputusan (SK) organisasi.
