INFOTREN.ID - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mengambil tindakan cepat menyusul adanya kegaduhan publik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Tindakan ini dilakukan setelah muncul polemik mengenai objektivitas penilaian jawaban peserta dalam salah satu sesi perlombaan.
Keputusan penonaktifan ini menyasar dewan juri dan pembawa acara atau MC yang bertugas dalam kegiatan LCC tersebut. Penonaktifan ini merupakan respons langsung dari panitia pelaksana yang berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal MPR RI.
Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pihak MPR melalui unggahan resmi mereka di akun Instagram pada hari Selasa (12/5). Dalam keterangan resminya, MPR menyatakan bahwa penonaktifan dilakukan sebagai tindak lanjut atas ramainya pemberitaan di media sosial mengenai kontroversi penilaian tersebut.
MPR RI secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas adanya kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan LCC di Kalimantan Barat. Mereka menekankan bahwa kegiatan pembinaan generasi muda seperti LCC harus senantiasa menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, dan keadilan bagi semua pihak.
"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," demikian keterangan resmi MPR RI.
Lebih lanjut, MPR RI menegaskan kembali prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam setiap kegiatan pembinaan generasi muda. Prinsip tersebut meliputi semangat pembelajaran yang konstruktif, di samping aspek objektivitas dan keadilan dalam penilaian.
"MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif," tambah pernyataan resmi MPR RI.
Sebagai tindak lanjut evaluatif, MPR RI berencana melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh aspek teknis penyelenggaraan lomba di masa mendatang. Hal ini mencakup mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban, dan tata kelola prosedur pengajuan keberatan peserta.
Dikutip dari CNN Indonesia, polemik ini mencuat setelah beredar video pada Senin (11/5) yang memperlihatkan perbedaan penilaian signifikan terhadap jawaban yang substansinya dianggap serupa. Salah satu contoh kasus melibatkan Grup C dari SMAN 1 Pontianak yang menerima nilai minus lima untuk jawaban mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
