Infotren Sumut, Medan - Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) Kota Medan menggelar Dialog Publik terkait Kasus Korupsi Rekayasa Kegiatan Public Relation (PR) Bank Sumut senilai 6 M pada Kamis, 24 April 2025 di Aula Kampus Universitas Al Washliyah (UNIVA), Jalan Jl. Sisingamangaraja Kel. Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
Informasinya, pada Senin 21 April lalu melalui Pengadilan Negeri Medan membacakan vonis dan menjatuhi Rini denda Rp. 300 juta subsider 4 bulan kurungan.
Tak hanya itu, Majelis Hakim yang diketuai As`ad Rahim Lubis menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rini dengan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp6 miliar.
Dengan ketentuan, jika dalam waktu satu bulan setelah perkaranya memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang.
Dalam kesempatan Dialog Publik ini turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Dr. Hendri Edison, S.H., M.H dan Dr. Indra Utama Tanjung, S.H., M.H yang merupakan Akademisi Universitas Panca Budi (UNPAB).
Ketua PC HIMMAH Medan, Imransyah Pasai menyayangkan ketidakhadiran Direktur Utama Bank Sumut, Babay Parid Wazdi atau yang mewakili bahkan tanpa adanya konfirmasi apapun.
"Hal ini menunjukkan tidak terbukanya Bank Sumut dalam menyampaikan informasi dalam persoalan ini. Kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya Kejati Sumut untuk memanggil dan memeriksa sejumlah terduga lainnya diantaranya Abdul Rahman yang merupakan ayah dari pelaku atas nama Rini Rafika Sari dan juga dua orang temannya yang juga penampung aliran dana korupsi yaitu Nofiyanti dan Asmarani," ungkapnya.
Selain itu, Aktivis Mahasiswa Kota Medan itu menduga kuat bahwa keterlibatan oknum internal Bank Sumut sangat berperan aktif dalam korupsi tersebut, beberapa diantaranya Sulaiman yang saat itu menjabat sebagai Pemimpin Bidang Publik Relation dan Sekretaris Perusahaan, Syahdan Ridwan Siregar.
Hal itu dilakukan Rini dengan cara memanipulasi sejumlah dokumen antara lain, memorandum persetujuan, memorandum persetujuan pembayaran, invoice dari penyedia dan bukti pendukung pertanggungjawaban atas pengeluaran biaya pembelian langsung.
