Ojol Makin Berdaya: Akses KUR Rp100-500 Juta Dibuka untuk Modal Usaha

INFOTREN.ID - Memasuki Juli 2026, para pengemudi ojek online (ojol) akan mendapatkan angin segar berupa peluang akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nominal yang cukup signifikan. Kebijakan ini membuka pintu bagi mereka untuk mendapatkan modal usaha yang lebih besar.

Hal ini dimungkinkan berkat terbitnya peraturan baru dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Peraturan tersebut secara spesifik akan menetapkan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro di sektor transportasi online.

Dengan penetapan status yang baru ini, pengemudi ojol akan sepenuhnya diakui sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengakuan ini memberikan hak yang sama dengan pelaku UMKM lainnya, termasuk kemudahan akses terhadap skema pembiayaan KUR yang disubsidi oleh pemerintah.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendorong diversifikasi sumber pendapatan bagi para pengemudi ojol. Diharapkan, modal yang diperoleh dari KUR ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha sampingan atau bahkan memulai lini bisnis baru.

Untuk memastikan penyaluran dana yang tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan, pihak perbankan yang menjadi penyalur KUR telah merancang kriteria khusus. Kriteria ini ditujukan bagi para mitra pengemudi agar program ini benar-benar memberikan manfaat optimal.

"Dengan status tersebut, para pengemudi ojol akan memiliki hak penuh sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk akses terhadap skema pembiayaan KUR yang disubsidi pemerintah," demikian penjelasan mengenai dasar hukum kebijakan ini.

"Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong diversifikasi pendapatan bagi para pengemudi, memberikan mereka modal untuk mengembangkan usaha sampingan atau memulai bisnis baru," tambah pernyataan terkait tujuan strategis dari pemberian akses KUR ini.

"Perbankan penyalur KUR telah merancang kriteria khusus bagi para mitra pengemudi untuk memastikan ketepatan sasaran dan kelayakan kemampuan bayar," ujar pihak yang bertanggung jawab dalam perancangan kriteria penyaluran KUR.

Dikutip dari JakartaHype.com, kebijakan ini mulai berlaku efektif pada Juli 2026 mendatang.