INFOTREN.ID - Tokoh buruh yang baru saja dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengungkapkan rencana besar terkait perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026. Ia memproyeksikan bahwa sekitar 300 ribu buruh akan berpartisipasi dalam aksi apel akbar yang akan diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional (Monas).
Rencana besar ini disampaikan menyusul momen pelantikan resmi Jumhur oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin, 27 April. Pada kesempatan yang sama, Jumhur juga mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana untuk turut hadir dalam peringatan May Day tersebut.
"Kaum buruh, 300 ribu ya, akan bersama-sama kita apel di Monas," kata Jumhur Hidayat saat dimintai keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/4). Pernyataan ini menggarisbawahi skala partisipasi yang diharapkan dalam perayaan hari buruh mendatang.
Pelantikan Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan posisi Hanif Faisol Nurofiq. Hanif Faisol Nurofiq sendiri mendapatkan penugasan baru dari Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan pada momen pelantikan yang berdekatan.
Lebih lanjut mengenai teknis kehadiran, Jumhur Hidayat mengungkapkan bahwa ia pribadi berencana untuk menuju lokasi apel May Day di Monas menggunakan sepeda motor. Langkah ini menunjukkan kedekatan dengan basis massa buruh yang diwakilinya selama ini.
Ia juga merencanakan akan hadir bersama dengan sekitar 40 ribu buruh yang berasal dari wilayah Jakarta, dan mereka juga akan menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi utama menuju Monas. Hal ini menambah dimensi mobilisasi massa dalam agenda tersebut.
Dilansir dari CNN Indonesia, pada hari yang sama dengan penyampaian rencana May Day tersebut, Jumhur juga menyinggung inisiatif pemerintah terkait perlindungan pekerja. Disebutkan bahwa Presiden Prabowo berencana untuk menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Jadi gimana caranya intervensi apa yang bisa dilakukan oleh semua terutama oleh pemerintah dalam rangka memitigasi PHK dan kesejahteraan buruh," ucap dia, menggarisbawahi fokus pemerintah pada pencegahan PHK dan peningkatan kualitas hidup para pekerja.
Rencana pembentukan Satgas Mitigasi PHK ini menjadi indikasi serius pemerintah dalam merespons isu-isu ketenagakerjaan, khususnya dalam menjaga stabilitas pekerjaan di tengah tantangan ekonomi.
