INFOTREN.ID - Aliansi Jurnalis Peduli Pendidikan Indonesia (JPPI) menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai terbatasnya ketersediaan kursi di sekolah negeri di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini memaksa banyak calon peserta didik untuk mencari alternatif pendidikan di sektor swasta yang biayanya seringkali memberatkan orang tua.
Permasalahan ini menjadi sorotan utama karena berkaitan langsung dengan hak dasar anak atas pendidikan yang layak dan terjangkau, sesuai amanat konstitusi bangsa. Jika kursi negeri tidak mencukupi, beban finansial pendidikan justru bergeser kepada masyarakat.
JPPI menegaskan bahwa negara tidak boleh lepas tangan dan membiarkan anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri terpaksa masuk ke sekolah swasta dengan biaya yang tinggi. Hal ini dianggap sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab negara dalam menyediakan akses pendidikan merata.
"Negara tidak boleh lepas tangan dan membiarkan anak-anak yang 'terbuang' dari sekolah negeri kemudian harus masuk ke sekolah swasta yang biayanya sangat mahal," tegas Koordinator Nasional JPPI, Joko Susanto, menanggapi situasi yang terjadi.
Joko Susanto juga menjelaskan bahwa situasi ini menciptakan diskriminasi halus di mana akses pendidikan berkualitas menjadi sangat bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan kesempatan dalam pendidikan.
Menurut pandangan JPPI, solusi jangka pendek dan jangka panjang harus segera dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pembangunan infrastruktur sekolah negeri perlu menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan pusat.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi daya tampung sekolah negeri yang ada dan merencanakan penambahan kapasitas secara masif agar tidak ada lagi anak yang terpaksa memilih sekolah mahal karena ketiadaan opsi," kata Joko Susanto lebih lanjut.
Pemerintah daerah diharapkan proaktif dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi yang belum terlayani optimal oleh fasilitas pendidikan negeri. Langkah ini penting untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan.
Dikutip dari sumber berita terkait, solusi lain yang diusulkan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sekolah negeri yang sudah ada, termasuk penambahan jam pelajaran atau shift ganda jika diperlukan sementara waktu. Ini adalah upaya mitigasi agar siswa tetap terlayani oleh institusi publik.
