INFOTREN.ID - Menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengantisipasi hal ini dengan memberikan panduan mengenai identitas resmi petugas yang akan bertugas di lapangan.
Langkah antisipatif ini penting dilakukan untuk menjaga keamanan data sensitif responden dan mencegah kerugian materiil akibat oknum yang tidak bertanggung jawab. Petugas resmi akan dilengkapi dengan atribut khusus yang membedakan mereka dari masyarakat umum.
Apa saja ciri-ciri yang harus diperhatikan oleh warga saat didatangi petugas sensus? BPS telah merilis enam indikator utama yang menjadi penanda keaslian petugas di lapangan.
Salah satu ciri utama petugas yang sah adalah mereka wajib membawa Surat Tugas resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Surat ini berfungsi sebagai bukti otentikasi bahwa mereka benar-benar bertugas untuk kegiatan sensus.
Selain surat tugas, petugas yang bertugas juga akan mengenakan tanda pengenal resmi yang dikeluarkan oleh BPS. Tanda pengenal ini biasanya mencantumkan foto diri, nama lengkap, dan periode penugasan mereka.
"Petugas kami akan selalu menunjukkan tanda pengenal resmi dan Surat Tugas saat melakukan pendataan di lapangan," ujar Kepala BPS dalam keterangan resminya. Hal ini penting untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan verifikasi.
Selanjutnya, petugas resmi Sensus Ekonomi 2026 dipastikan tidak akan pernah meminta uang atau imbalan dalam bentuk apapun terkait proses pendataan. Permintaan uang adalah indikasi kuat bahwa orang tersebut adalah penipu.
"Kami tegaskan bahwa seluruh proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 tidak dipungut biaya sepeser pun dari responden," kata pejabat BPS tersebut. Ini adalah garis pembeda tegas antara petugas asli dan pelaku kejahatan.
Ciri penting lainnya adalah petugas yang sah akan selalu menyebutkan tujuan kedatangan mereka secara spesifik, yaitu untuk melaksanakan tugas Sensus Ekonomi 2026. Mereka tidak akan meminta informasi pribadi di luar konteks sensus.
