- INFOTREN.ID - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan perhatian khusus terhadap estafet kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga legislatif ini mendesak Kepala BGN yang baru saja dilantik, Sudaryono, untuk segera memprioritaskan pembenahan tata kelola internal di organisasinya.
Fokus utama dari dorongan ini adalah untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam setiap lini operasional BGN. Perbaikan internal dianggap krusial untuk menunjang pelaksanaan program-program gizi nasional yang lebih baik.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan tajam Komisi IX DPR RI adalah adanya dugaan kuat mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG ini, yang dikenal sebagai semacam dapur khusus, diduga turut melibatkan sejumlah pegawai di lingkungan Badan Gizi Nasional.
Isu mengenai SPPG ini diungkapkan secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Beliau menekankan bahwa keberadaan unit semacam ini perlu ditinjau ulang efektivitas dan kesesuaiannya dengan tupoksi BGN.
"Penting bagi kepemimpinan yang baru untuk dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada di internal BGN," ujar Yahya Zaini. Penekanan ini menunjukkan adanya harapan agar Sudaryono mampu memimpin dengan tegas dalam menyelesaikan berbagai persoalan internal.
Keberadaan SPPG yang diduga melibatkan pegawai BGN ini menjadi salah satu indikator perlunya evaluasi mendalam terhadap struktur dan mekanisme kerja di badan tersebut. Hal ini penting demi menjaga profesionalisme dan integritas lembaga.
Komisi IX DPR RI berharap agar Kepala BGN yang baru dapat segera mengambil langkah konkret dalam melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh unit kerja. Termasuk di dalamnya adalah meninjau kembali operasional SPPG yang menjadi sorotan.
"Kami mendorong agar Sudaryono segera melakukan pembenahan mendalam terhadap tata kelola internal di lingkungan BGN," demikian penekanan dari Komisi IX DPR RI. Pernyataan ini menegaskan komitmen DPR RI untuk memastikan BGN berjalan sesuai dengan fungsinya.
Dikutip dari HOTNEWS.ID, perhatian Komisi IX DPR RI ini menunjukkan komitmen parlemen dalam mengawasi kinerja lembaga pemerintah. Perbaikan tata kelola internal menjadi kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang bergerak di bidang gizi nasional.
