INFOTREN.ID - Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) mengemukakan pandangannya terkait pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel B50 yang telah berjalan di Indonesia. Lembaga ini memberikan rekomendasi penting terkait penyesuaian dalam implementasi kebijakan tersebut.
ISEAI menyarankan agar pemerintah tidak terpaku pada pendekatan yang kaku dengan persentase tetap sebesar 50% dalam pencampuran biodiesel. Pendekatan ini dinilai kurang adaptif terhadap dinamika pasar dan kondisi ekonomi.
Sebagai gantinya, lembaga tersebut mengusulkan penerapan skema yang lebih adaptif dan fleksibel. Fleksibilitas ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan persentase campuran biodiesel sesuai dengan perkembangan.
Tujuan utama dari usulan ini adalah untuk menghindari beban fiskal yang berpotensi timbul akibat kebijakan mandatori yang kaku. Penyesuaian ini diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangan negara.
ISEAI menekankan perlunya pemerintah mempertimbangkan kembali pendekatan yang terlalu kaku dalam persentase campuran biodiesel yang digunakan. Kebijakan yang lebih luwes dipandang lebih efektif dalam jangka panjang.
"Kami menyarankan agar pemerintah meninggalkan pendekatan yang kaku dengan persentase tetap 50%," ujar perwakilan ISEAI.
Lembaga tersebut lebih lanjut mengusulkan agar pemerintah mengadopsi skema yang lebih adaptif dan fleksibel dalam penerapan kebijakan biodiesel. Hal ini menjadi inti dari rekomendasi yang disampaikan.
"Sebagai gantinya, kami mengusulkan skema yang lebih adaptif dan fleksibel dalam penerapan kebijakan biodiesel," kata perwakilan ISEAI.
Dengan adanya fleksibilitas, pemerintah dapat lebih leluasa dalam menentukan persentase biodiesel yang dicampurkan, menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian nasional. Hal ini penting demi keberlanjutan program dan kesehatan fiskal.
