INFOTREN.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung untuk meninjau langsung pelaksanaan program unggulan pemerintah, yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kunjungan ini memiliki fokus utama pada simulasi mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT).
PTT ini, yang lebih dikenal luas dengan sebutan 'tender rakyat', merupakan sebuah inovasi dalam proses pengadaan material untuk program BSPS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan.
Dalam kegiatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian secara spesifik mengamati jalannya simulasi PTT di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Observasi langsung ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem tender rakyat beroperasi di tingkat akar rumput.
Turut mendampingi Mendagri dalam kunjungan dan peninjauan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait. Kehadiran beliau menunjukkan sinergi antar kementerian dalam memastikan keberhasilan program perumahan rakyat.
Mendagri memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap penerapan mekanisme PTT dalam program BSPS. Beliau menilai bahwa terobosan ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap proses penyaluran bantuan.
"Mekanisme ini mampu mendorong keterbukaan dan transparansi dalam penyaluran bantuan perumahan," ujar Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Pernyataan ini menekankan pentingnya PTT dalam menciptakan sistem yang akuntabel.
Kunjungan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan perumahan tersalurkan secara tepat sasaran dan efisien. Inovasi seperti 'tender rakyat' diharapkan dapat direplikasi di daerah lain.
Pujian dari Mendagri terhadap 'tender rakyat' di Kabupaten Bandung ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Dikutip dari HOTNEWS.ID, peninjauan ini menunjukkan upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan proses bantuan yang akuntabel.
