INFOTREN.ID - Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) global menuntut Indonesia untuk segera membenahi kesiapan di berbagai lini. Hal ini mencakup aspek infrastruktur, regulasi yang memadai, serta antisipasi terhadap potensi dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya.

Fokus pada kesiapan kolektif ini disoroti dalam sebuah workshop penting yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa, 14 Juli. Acara bertajuk "Kesiapan Infrastruktur, Regulasi, dan Dampak Sosial-Ekonomi Kecerdasan Buatan" ini merupakan kolaborasi antara Indonesia Fintech Society (IFSoc) dan Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya konsep _Sovereign AI_ atau kedaulatan AI. Konsep ini dianggap krusial untuk menjaga daya saing industri teknologi keuangan Indonesia di masa depan.

"Kedaulatan digital tidak hanya mencakup penguasaan teknologi itu sendiri, tetapi juga harus didukung oleh infrastruktur yang kuat, talenta digital yang mumpuni, dan tata kelola data yang baik sebagai pondasi ekosistem AI," ujar Nezar Patria.

Lebih lanjut, Kementerian Kominfo dan Digital menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab dan inklusif. Upaya ini akan diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Presiden tentang Kecerdasan Artifisial serta pengembangan Peta Jalan Nasional AI.

Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar dalam adopsi AI di Indonesia adalah membangun kepercayaan publik. Persepsi masyarakat terhadap AI sebagai teknologi _blackbox_ perlu diatasi melalui pengujian yang ketat dan jaminan keandalannya.

"Peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses membangun kepercayaan publik terhadap teknologi kecerdasan buatan ini," kata Yose Rizal Damuri.

Pandangan ini turut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber (KSLK) Bidang IAKD OJK, Djoko Kurnijanto. Ia mengakui potensi besar manfaat AI bagi masyarakat dan industri, namun mengingatkan bahwa pengembangan AI di Indonesia masih berada pada tahap awal.

"Pengembangan AI di Indonesia masih memerlukan dorongan yang lebih kuat dari pemerintah, khususnya dalam aspek regulasi, inovasi, bisnis, literasi masyarakat, keamanan, perlindungan konsumen, hingga penguatan kedaulatan negara," ujar Djoko Kurnijanto.