INFOTREN.ID - Langkah tegas diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR untuk mengantisipasi maraknya keberangkatan jemaah haji ilegal pada musim haji tahun ini. Fokus utama pengetatan diarahkan pada sektor keimigrasian di seluruh pintu masuk Indonesia.
Upaya pencegahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap jemaah yang berangkat menuju Arab Saudi telah memenuhi prosedur dan memiliki visa haji resmi, bukan visa nonhaji yang disalahgunakan. Hal ini merupakan respons langsung terhadap potensi kerugian dan ketidakpastian hukum bagi jemaah yang berangkat melalui jalur tidak resmi.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) terkait rencana pengetatan pengawasan ini. Koordinasi ini dianggap krusial mengingat gerbang keberangkatan berada di bawah yurisdiksi keimigrasian.
Pertemuan koordinasi ini dilaksanakan setelah agenda Rapat Koordinasi Timwas Haji DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, 13 Mei 2026. Hasil rapat ini menunjukkan adanya kesepakatan bersama untuk menutup ruang gerak praktik ilegal tersebut.
"Nah, tadi juga disampaikan, Komisi XIII sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Imipas karena border-nya ini kan di imigrasi. Kalau imigrasinya betul-betul melakukan pengetatan, tidak ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan," ujar Cucun Ahmad Syamsurijal.
Cucun menekankan bahwa penutupan praktik keberangkatan menggunakan visa nonhaji harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan pengawasan di seluruh bandara internasional Indonesia. Pengawasan yang ketat diharapkan mampu menghilangkan celah yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
"Kuncinya adalah di imigrasi kita. Di setiap kantor-kantor pelayanan imigrasi, terutama bandara internasional ini betul-betul terkunci, tertutup, tidak ada orang bisa lolos pergi ke Saudi," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang siap memperkuat sinergi dengan Kementerian Haji. Koordinasi ini diharapkan dapat menutup celah keberangkatan ilegal secara efektif.
"Kalau misalkan dulu masih ada punya kesempatan main-main orang imigrasi segala macam, sekarang alhamdulillah Pak Menteri Imipas kemarin berkomitmen tidak ada celah sedikit pun," tambah Cucun.
