INFOTREN.ID - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan adanya temuan dana senilai total Rp39 triliun yang berada di rekening-rekening tanpa pemilik jelas dan berada di bawah pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pengungkapan ini disampaikan oleh Presiden saat menghadiri acara penyerahan dana hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Dana yang diserahkan pada kesempatan tersebut mencapai nominal Rp10,27 triliun.

Prabowo menduga kuat bahwa dana puluhan triliun rupiah tersebut merupakan hasil dari tindak pidana serius, termasuk korupsi yang terjadi di masa lampau. Ia mengaitkan keberadaan dana ini dengan kemungkinan para pelaku kejahatan tersebut telah melarikan diri atau meninggal dunia.

Presiden kemudian memberikan spekulasi mengenai alasan dana tersebut tidak kunjung diurus oleh pemilik aslinya. "Uang-uang (total sampai Rp39 triliun) yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening enggak jelas, mungkin dia banyak istri muda, atau peliharaan-peliharaan, jadi istri-istrinya, ahli warisnya enggak tahu, bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut," kata Prabowo di Kejagung, Rabu (13/5).

Karena dana tersebut sudah lama tidak diklaim oleh pihak yang berhak, Presiden Prabowo mengambil sikap tegas untuk mengalihfungsikan dana tersebut demi kemaslahatan masyarakat luas. Ia memerintahkan agar dana yang menganggur tersebut segera dipindahkan untuk kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Prabowo menginformasikan bahwa pada bulan berikutnya akan ada penambahan setoran dana signifikan dari Satgas PKH, bersamaan dengan dana dari PPATK. "Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan-umumkan, enggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat. Bulan depan kurang lebih ada Rp49 triliun," ujarnya.

Total dana yang diperkirakan terkumpul bulan depan mencapai kurang lebih Rp49 triliun, gabungan antara setoran Satgas PKH dan dana Rp39 triliun dari PPATK. Dana besar ini direncanakan akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur kesehatan dasar di seluruh Indonesia.

Menurut perhitungan Presiden, dengan dana Rp10 triliun saja sudah cukup untuk menyelesaikan perbaikan pada 5.000 unit Puskesmas. Jika dana tambahan Rp49 triliun berhasil terkumpul, maka semua Puskesmas dapat diperbaiki dengan mudah. "Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 Puskesmas, (dengan) Rp10 triliun. Kalau bulan depan benar yang masuk Rp10 triliun lagi dari Satgas, plus Rp39 triliun dari PPATK, berarti Rp49 triliun. Berarti semua Puskesmas dengan mudah kita perbaiki," katanya.

Dikutip dari CNN Indonesia, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memanfaatkan dana yang tidak jelas pemiliknya tersebut untuk peningkatan layanan publik vital.