INFOTREN.ID - Polemik yang timbul dari pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah berujung pada serangkaian tindakan korektif dari pihak penyelenggara. Permohonan maaf resmi telah disampaikan oleh pimpinan MPR, disertai dengan penonaktifan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang terlibat dalam kontroversi tersebut.
Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menegaskan bahwa lembaga tersebut akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penjurian dan kinerja para juri. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan integritas kompetisi di masa mendatang.
"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Abcandra, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (12/5).
Abcandra juga mengungkapkan bahwa ia telah mendengar adanya insiden serupa di provinsi lain pada tahun sebelumnya, yang semakin memperkuat perlunya perbaikan sistem. "Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," ujarnya.
MPR RI, melalui Sekretariat Jenderal, secara resmi menyampaikan penyesalannya atas ketidakadilan yang terjadi selama pelaksanaan lomba di Kalbar. Mereka menekankan bahwa kegiatan pendidikan generasi muda harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, serta keadilan.
"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," demikian pernyataan MPR RI, dikutip dari CNN Indonesia.
Sebagai konsekuensi langsung dari kegaduhan penilaian tersebut, MPR RI mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan semua dewan juri dan MC yang bertugas dalam kegiatan tersebut. Hal ini diumumkan melalui akun Instagram resmi MPR RI pada hari yang sama.
"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini," jelas keterangan MPR RI, dikutip dari CNN Indonesia.
Ketua Komisi X DPR RI bidang pendidikan, Hetifah Sjaifudian, turut menyuarakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Ia secara tegas mendorong agar perlombaan di Kalimantan Barat diulang demi menjamin keadilan bagi seluruh peserta.
