INFOTREN.ID - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, memberikan tanggapan tegas setelah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkominfo), Meutya Hafid, melabeli pernyataannya sebagai fitnah dan upaya pembunuhan karakter. Hal ini terkait dengan tudingan Amien mengenai kedekatan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Amien Rais menyatakan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum jika pihak yang dituding, khususnya Teddy Indra Wijaya, merasa keberatan dan mampu membuktikan tudingan tersebut di pengadilan. Penegasan ini disampaikan Amien usai menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Ummat di Sleman pada Minggu (3/5).
Amien mengutip pandangan ahli hukum yang menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tidak memiliki kapasitas hukum untuk menindaklanjuti klaim tersebut. Menurutnya, pihak yang berhak membawa persoalan ini ke ranah hukum adalah individu yang merasa dirugikan secara personal.
"Saya diberi tahu ahli-ahli hukum itu, Komdigi tidak berhak. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan! Saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dia itu gay atau bukan. Nah, gitu saja nanti kita ngobrol-ngobrol lagi," kata Amien Rais, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.
Lebih lanjut, Amien Rais menekankan pentingnya hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai landasan utama dalam menyampaikan pandangan politiknya. Ia berpendapat bahwa demokrasi hanya berjalan baik jika kebebasan berekspresi tidak dibatasi atau diberangus.
"Ya, jadi saya begini. Saya pertama tentu yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh undang-undang dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus," ujarnya.
Menurut pandangan Amien, perbedaan pendapat, termasuk yang berseberangan dengan kebijakan atau pandangan kelompok penguasa, adalah hal yang wajar dalam kehidupan bernegara, selama isu tersebut menyangkut kepentingan nasional. Seluruh perbedaan pendapat harus dilihat dari perspektif kepentingan bangsa.
"Namun, yang namanya negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh. Bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu. Tetapi apa, jadi point of conflict-nya itu, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa," ujarnya.
Kontroversi ini berawal dari unggahan video di kanal YouTube milik Amien Rais berjudul 'JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL' yang berdurasi sekitar delapan menit, meskipun video tersebut kini sudah tidak dapat diakses lagi.
