INFOTREN.ID - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, belakangan ini menjadi pusat perhatian publik menyusul sejumlah kebijakan yang melibatkan alokasi anggaran dalam jumlah besar. Polemik ini mencapai puncaknya dengan adanya aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut transparansi dan pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Aksi yang dikenal sebagai "Aksi 21 April Rakyat Kaltim" ini tidak hanya terpusat di depan kantor gubernur, tetapi juga meluas hingga ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Massa aksi, yang mayoritas terdiri dari mahasiswa, menyuarakan tiga tuntutan utama dalam demonstrasi tersebut.
Tuntutan tersebut meliputi permintaan audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Selain itu, para demonstran mendesak dihentikannya segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di wilayah Kalimantan Timur.
Poin ketiga dari tuntutan mahasiswa adalah desakan agar DPRD Kaltim segera mengambil sikap tegas dan menjalankan fungsi pengawasan mereka secara maksimal terhadap kinerja pemerintah provinsi. Meskipun aksi demonstrasi berlangsung, Rudy Mas'ud tidak secara langsung menemui massa yang berunjuk rasa di lapangan.
Namun, Rudy Mas'ud menyampaikan tanggapannya melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada hari Selasa (21/4). "Terima kasih masukan adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh elemen-elemen yang menjadi tetap kontrol sosial. Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas," katanya.
Salah satu sorotan utama yang memicu kemarahan publik adalah rencana pengadaan kendaraan dinas baru dengan anggaran mencapai Rp8,5 miliar pada Februari 2026. Rudy Mas'ud sempat memberikan alasan bahwa mobil tersebut diperlukan untuk menunjang mobilitas kepala daerah dalam menyambut tamu, mengingat status Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menanggapi isu pengadaan mobil dinas mewah tersebut, Rudy Mas'ud akhirnya membatalkan rencana itu pasca menerima teguran dari berbagai pihak, termasuk dari internal partainya, Golkar, dan pemerintah pusat. "Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," ujarnya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberikan saran agar rencana pengadaan tersebut ditinjau ulang. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan bahwa pembelian kendaraan mewah dianggap bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran. "Kami sarankan gubernur meninjau ulang, melakukan evaluasi pembelian mobil dinas agar sesuai dengan prinsip efisiensi. Kami juga sudah sampaikan langsung kepada beliau," kata Bima Arya melalui pesan tertulis kepada CNNIndonesia.com pada Sabtu (28/2).
Tak lama setelah kasus mobil dinas, Rudy kembali disorot karena alokasi anggaran jumbo sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas. Rudy menjelaskan bahwa dana tersebut tidak hanya untuk rumah gubernur, tetapi juga mencakup rumah wakil gubernur serta fasilitas pendukung seperti pendopo. Ia mengklaim rumah dinas tersebut sudah lebih dari 10 tahun tidak ditempati dan kini proses renovasinya telah selesai.
