INFOTREN.ID - Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom), M Qodari, baru-baru ini mengutarakan prediksinya mengenai tantangan yang mungkin dihadapi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Prediksi ini muncul seiring dengan rencana implementasi sejumlah kebijakan ekonomi fundamental oleh kabinet baru.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons terhadap arah kebijakan ekonomi yang sedang disiapkan oleh pemerintahan yang akan segera dilantik. Fokus utama dari kebijakan ini adalah melakukan penataan ulang pada sektor-sektor strategis yang selama ini berjalan.
Latar belakang utama dari prediksi adanya potensi gejolak ini adalah langkah-langkah korektif yang direncanakan oleh Presiden Prabowo. Kebijakan-kebijakan korektif ini menyasar pada dua sektor vital, yaitu pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sektor perdagangan nasional.
Menurut Qodari, kebijakan penataan ulang ini berpotensi mengganggu struktur keuntungan yang selama ini dinikmati oleh beberapa kelompok atau pemangku kepentingan tertentu di Indonesia. Perubahan mendasar ini memerlukan antisipasi terhadap kemungkinan resistensi.
"Prediksi ini muncul seiring dengan berbagai kebijakan ekonomi fundamental yang sedang digalakkan oleh pemerintahan baru," ujar M Qodari, memberikan konteks mengenai dasar analisisnya.
Pernyataan penting mengenai potensi resistensi ini disampaikan oleh M Qodari secara langsung saat menghadiri sebuah acara peluncuran buku penting. Acara tersebut menjadi momentum bagi Qodari untuk berbagi pandangannya kepada publik.
Acara peluncuran buku yang dihadiri Qodari tersebut diberi judul 'Presiden Solusi'. Peluncuran buku ini merupakan agenda yang cukup menyita perhatian di kalangan pengamat politik dan ekonomi.
Secara spesifik, kegiatan peluncuran buku tersebut dilaksanakan di wilayah Jakarta Selatan. Momen ini terjadi pada hari Senin, dengan tanggal yang tercatat secara spesifik yaitu 8 Juni 2026.
Dilansir dari HOTNEWS.ID, Qodari menekankan bahwa penataan kembali pengelolaan SDA dan perdagangan adalah inti dari potensi gejolak tersebut. Langkah korektif ini diharapkan membawa dampak jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.
