INFOTREN.ID - Program strategis pemerintah terkait pemberian makanan bergizi gratis (MBG) kini menjadi sorotan akademisi karena dinilai belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Salah satu isu utama yang diangkat adalah masalah distribusi yang dinilai belum efisien dan belum sampai kepada kelompok sasaran yang paling membutuhkan.
Sorotan ini datang dari seorang pakar di bidang ekonomi syariah, yakni Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Beliau mengidentifikasi adanya hambatan signifikan dalam implementasi lapangan program MBG yang sedang berjalan.
Beliau secara spesifik menyoroti bahwa penyaluran bantuan gizi tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran penerima manfaat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pemanfaatan anggaran negara yang mungkin tidak optimal.
Menanggapi permasalahan distribusi tersebut, pakar IPB ini mengajukan sebuah kerangka solusi inovatif yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan. Solusi yang ditawarkan sangat bergantung pada pemanfaatan data administratif yang sudah ada di tingkat nasional.
Deni Lubis mengemukakan bahwa integrasi data Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dapat menjadi kunci utama dalam memverifikasi kelayakan penerima. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program MBG benar-benar menyentuh segmen masyarakat yang paling rentan secara ekonomi.
"Deni Lubis, menyoroti distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum efisien dan tepat sasaran," merupakan inti dari kritikan yang disampaikan oleh akademisi tersebut. Pernyataan ini menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme penyaluran saat ini.
PT MBI Gandeng Disnakertrans Muba Seleksi Ketat 25 Petugas Keamanan Prioritas Warga Lokal
Dikutip dari sumber informasi, usulan penggunaan data KIP dan KIS ini diharapkan mampu meminimalisir potensi kebocoran atau kesalahan penyaluran bantuan. Data kepemilikan kartu tersebut seringkali mencerminkan status sosial ekonomi rumah tangga penerima.
Dengan mengandalkan basis data yang terverifikasi seperti KIP dan KIS, diharapkan proses verifikasi calon penerima program MBG menjadi lebih cepat dan akuntabel. Langkah ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan dampak intervensi kebijakan pemerintah di sektor gizi masyarakat.
