INFOTREN.ID - Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menuntaskan langkah penting dalam penguatan kerangka regulasi di sektor jasa keuangan negara. Langkah ini dilakukan melalui penetapan undang-undang baru yang mengubah lanskap pengawasan pasar.
Keputusan tersebut secara resmi memperluas cakupan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan di berbagai sektor vital. Perluasan mandat ini menandai evolusi peran OJK dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Secara spesifik, perluasan mandat ini mencakup tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang terjadi di sektor bursa mineral serta komoditas strategis yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola komoditas yang lebih baik.
Regulasi baru yang mengamanatkan perluasan kewenangan OJK ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Pengesahan undang-undang tersebut merupakan puncak dari proses legislasi yang telah berjalan antara eksekutif dan legislatif.
Dilansir dari BISNISMARKET.COM, perluasan mandat ini merupakan respons terhadap kebutuhan untuk mengintegrasikan pengawasan komoditas strategis ke dalam kerangka regulasi jasa keuangan yang sudah ada. Tujuannya adalah menciptakan sistem pengawasan yang lebih terpadu dan komprehensif.
"Keputusan ini secara resmi memperluas cakupan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," menggarisbawahi bahwa perubahan mendasar telah terjadi dalam struktur pengawasan lembaga keuangan negara. Hal ini menegaskan posisi OJK sebagai otoritas utama di sektor tersebut.
Perluasan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk menerapkan standar pengawasan yang lebih ketat pada transaksi mineral dan komoditas strategis. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pasar tersebut.
"Langkah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang baru saja disahkan," menegaskan bahwa dasar hukum dari perluasan mandat ini adalah produk legislasi terbaru yang telah resmi berlaku di Indonesia.
