INFOTREN.ID - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka telah menginstruksikan pasukannya untuk merebut kendali atas 70 persen total wilayah di Jalur Gaza. Instruksi ini disampaikan dalam sebuah pidato yang diselenggarakan di sebuah permukiman yang terletak di Tepi Barat.
Keputusan agresif ini menuai kritik tajam karena dinilai secara langsung melanggar ketentuan gencatan senjata yang telah dimediasi oleh Amerika Serikat pada bulan Oktober tahun sebelumnya. Langkah ini juga dikhawatirkan akan memicu peningkatan bencana kemanusiaan yang jauh lebih parah di wilayah tersebut, seperti yang dikutip dari Media Indonesia.
Netanyahu menyampaikan target perluasan wilayah ini di tengah perjuangan politik yang sedang dihadapinya menjelang pemilihan umum dalam beberapa bulan mendatang. Ia secara eksplisit menguraikan ambisi militer Israel untuk meningkatkan penguasaan teritorial mereka di Gaza.
"Kami saat ini sedang menekan Hamas. Kami sekarang mengendalikan 60% wilayah di Jalur Gaza. Anda tahu, sebelumnya kami berada di angka 50, lalu bergerak ke 60. Arahan saya adalah bergerak hingga... 70%," ujar Netanyahu dalam pidatonya tersebut.
Kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada bulan Oktober mengharuskan pasukan Israel untuk mundur ke garis batas yang memberikan mereka kendali langsung atas 53% wilayah Gaza. Namun, pasukan Israel terus melakukan penetrasi ke arah barat, memasuki zona yang sebelumnya dikuasai oleh Hamas.
Selama delapan bulan implementasi gencatan senjata tersebut, serangan udara dan tembakan artileri Israel dilaporkan telah merenggut lebih dari 900 nyawa warga Palestina. Situasi ini semakin meningkatkan ketegangan di tengah wilayah kantong padat penduduk tersebut.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengemukakan bahwa tujuan akhir dari pemerintahannya adalah mendorong warga Palestina untuk meninggalkan Gaza melalui apa yang ia sebut sebagai "migrasi sukarela". Pernyataan ini menuai kecaman keras dari berbagai kalangan pegiat hak asasi manusia.
Para aktivis HAM mengecam rencana tersebut, mengategorikannya sebagai bentuk taktik pembersihan etnis yang berlarut-larut. Mereka berpendapat bahwa taktik ini bertujuan membuat kondisi kehidupan di Gaza menjadi tidak layak huni bagi penduduknya.
Rencana perluasan wilayah ini juga dinilai merusak kerangka perdamaian 20 poin yang sebelumnya diusulkan oleh Donald Trump. Kerangka kerja Trump tersebut sebelumnya telah menjamin bahwa tidak ada seorang pun warga yang akan dipaksa keluar dari Gaza.
