KPK Diajak Awasi Seleksi Murid Baru DKI 2026, Disdik Perkuat Transparansi Hadapi Praktik Jual Beli Kursi

INFOTREN.ID - Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan serius terkait potensi praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Praktik tidak etis seperti "jual beli" kursi sekolah atau adanya intervensi "siswa titipan" selama proses seleksi kerap menimbulkan keresahan di kalangan orang tua calon siswa.

Menanggapi kekhawatiran publik tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah proaktif untuk memastikan integritas proses penerimaan siswa tahun ajaran 2026. Langkah utama yang diambil adalah peningkatan transparansi dan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan SPMB.

Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya seleksi tersebut. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi benteng terakhir pencegahan praktik pungli dan kecurangan sistemik dalam penerimaan siswa baru.

Pihak Disdik DKI Jakarta menegaskan bahwa regulasi terkait penerimaan siswa telah diperkuat secara substansial untuk menutup celah terjadinya penyimpangan. Penguatan regulasi ini menjadi bagian integral dari upaya menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Aid Sasmita, selaku Kepala Subkelompok Pengembangan Karir Disdik Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan komitmen instansinya dalam hal pencegahan praktik tidak benar tersebut. Hal ini disampaikan dalam sebuah kesempatan pertemuan yang berlangsung pada hari Sabtu, 6 Juni 2026.

"Pencegahannya yang jelas, kami di regulasi sudah mencantumkannya," ujar Aid Sasmita, menekankan bahwa aspek pencegahan telah dimasukkan secara eksplisit dalam kerangka peraturan yang berlaku.

Informasi mengenai penguatan pengawasan ini disampaikan oleh Aid Sasmita saat ia dijumpai wartawan di Kantor Pusat PT Pertamina, yang berlokasi di wilayah Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengumumkan langkah strategis Disdik DKI.

Dilansir dari JakartaHype.com, langkah kolaboratif dengan KPK ini menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin bahwa kursi sekolah didapatkan berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan kepentingan atau transaksi ilegal.

Diharapkan dengan adanya pengawasan berlapis, seluruh tahapan SPMB 2026 akan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan DKI Jakarta dapat terus meningkat.