INFOTREN.ID - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengumumkan perombakan besar dalam jajaran strukturalnya melalui penerbitan Surat Telegram (ST) terbaru. Rotasi dan mutasi ini menyasar pejabat tinggi hingga menengah di seluruh Indonesia.
Pergantian jabatan penting ini termaktub dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026. Dokumen tersebut diteken langsung oleh Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada tanggal 7 Mei 2026.
Salah satu sorotan utama dari telegram tersebut adalah adanya pergantian jabatan di tingkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di sembilan wilayah. Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi internal institusi kepolisian.
Menurut penjelasan resmi dari Divisi Humas Polri, perombakan ini merupakan prosedur standar dalam manajemen sumber daya manusia di institusi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga dinamika organisasi tetap optimal.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa mutasi jabatan adalah hal yang wajar terjadi dalam tubuh institusi Polri. Tujuannya adalah untuk memastikan peningkatan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas.
"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis," ujar Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangan tertulisnya.
Dikutip dari CNN Indonesia, daftar sembilan Kapolda yang mengalami pergantian posisi mencakup beberapa wilayah strategis di Indonesia. Pergantian ini melibatkan perpindahan personel antar Polda maupun promosi dari jabatan eselon di Mabes Polri.
Secara spesifik, Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Gatot Tri Suryantana dimutasi dan posisinya akan diisi oleh Irjen Djati Wiyoto yang sebelumnya menjabat Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara).
Selanjutnya, Irjen Djati Wiyoto sendiri akan digantikan di Kaltara oleh Brigjen Agus Wijayanto yang sebelumnya menjabat sebagai Karowabprof Divisi Propam Polri. Ini menunjukkan adanya pergerakan signifikan di level kepemimpinan regional.
