Ratusan mahasiswa turun ke jalan di Denpasar membawa daftar tuntutan yang jauh melampaui Bali. Dari kritik terhadap Menteri HAM hingga desakan mempercepat RUU Perampasan Aset, aksi ini menjadi cerminan keresahan generasi muda terhadap arah kebijakan nasional.
DENPASAR, INFOTREN — Di tengah Bali yang dikenal dunia sebagai destinasi wisata internasional, ratusan mahasiswa berkumpul di depan Gedung DPRD Bali pada Senin sore dengan pesan yang sama sekali tidak berkaitan dengan pantai, hotel, atau pariwisata.
Mereka datang membawa kritik.
Mereka datang membawa tuntutan.
Dan mereka datang dengan pesan yang ingin didengar hingga ke Jakarta.
Sekitar pukul 15.30 WITA, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan lintas kampus menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Bali. Berbeda dengan demonstrasi yang sering berfokus pada satu isu, aksi kali ini membawa 16 tuntutan yang dibagi ke dalam lima klaster besar, mulai dari hak asasi manusia, demokrasi, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan hidup.
Di antara berbagai tuntutan tersebut, satu nama paling sering disebut dari atas mobil komando: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.
Mahasiswa menilai pemerintah belum menunjukkan keberpihakan yang cukup terhadap berbagai persoalan HAM yang terus menjadi perhatian publik. Mereka bahkan secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi hingga mencopot Menteri HAM apabila dianggap tidak mampu menjalankan mandatnya.
Namun kritik mahasiswa tidak berhenti di sana.
Kritik untuk Pemerintah
