INFOTREN.ID - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menyuarakan desakan mendesak agar pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Fokus utama dari dorongan ini adalah upaya preventif agar insiden kecelakaan fatal tidak kembali terjadi di masa mendatang, bukan sekadar mencari siapa yang patut disalahkan.
Presiden Jokowi telah menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk memprioritaskan keselamatan, terutama mengingat data menunjukkan bahwa angka kecelakaan kereta api di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tren peningkatan insiden ini menjadi landasan kuat bagi DPR untuk menuntut adanya pembenahan sistemik yang komprehensif.
Menurut data pemaparan yang ada, kondisi terkini menunjukkan bahwa rata-rata terdapat sekitar 24 jiwa yang menjadi korban akibat kecelakaan kereta api setiap harinya di seluruh wilayah Indonesia. Angka fatalitas harian ini menjadi cerminan nyata betapa gentingnya situasi keselamatan di jalur kereta api saat ini.
Titik paling rawan yang menjadi perhatian serius adalah keberadaan perlintasan sebidang yang masih banyak beroperasi di berbagai daerah. Hal ini diakui sebagai sumber risiko tertinggi dalam setiap insiden yang terjadi.
Salah satu anggota Komisi V DPR RI menyoroti perbedaan signifikan antara kondisi di Indonesia dengan negara-negara maju. "Yang menjadi perhatian utama adalah titik-titik rawan di perlintasan sebidang. Di negara maju, perlintasan sebidang hampir sudah tidak ada lagi karena memang sangat berisiko," ujar Erna Sari Dewi dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/5).
Pemerintah dan PT KAI dinilai telah mengambil langkah positif dengan menutup lebih dari 70 perlintasan sebidang dalam waktu singkat. Langkah cepat ini diapresiasi karena penutupan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan lokasi-lokasi yang memiliki volume lalu lintas tinggi dan sangat berbahaya.
Namun, perbaikan jangka pendek harus segera dilaksanakan mencakup pembenahan infrastruktur pelengkap keselamatan, seperti perbaikan rambu-rambu yang membingungkan pengguna jalan dan optimalisasi sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini sangat vital untuk memberikan waktu reaksi yang memadai bagi masinis.
Erna Sari Dewi menekankan pentingnya waktu respons dalam situasi darurat perkeretaapian. "Masih ada waktu sekitar tiga menit yang sebenarnya bisa dimanfaatkan masinis untuk melakukan pengereman. Karena itu, sistem peringatan dini sangat penting," katanya.
Untuk solusi jangka panjang, pembangunan infrastruktur permanen seperti flyover dan underpass sangat didorong untuk menghilangkan perlintasan sebidang secara bertahap. Proses ini diakui membutuhkan alokasi anggaran masif serta waktu implementasi yang panjang, terutama karena kendala pembebasan lahan yang seringkali menjadi hambatan utama.
