INFOTREN.ID - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data nasional yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), terutama dalam pertukaran dan pemutakhiran data yang relevan dengan pengembangan ekosistem halal nasional.
Menurut Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, pengelolaan data yang terintegrasi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal yang semakin luas.
“Kita turut serta dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ucap pria yang akrab disapa Babe Haikal itu saat menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin, 20 April 2026.
“Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling mengupdate, saling bertukar, dan memperbaharui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal,” sambungnya.
Babe Haikal menambahkan, momentum sensus merupakan peluang strategis untuk memperkuat pemetaan pelaku usaha halal di Indonesia. Sebagai bagian dari dukungan konkret, pihaknya akan mengerahkan sekitar 124 ribu orang pendamping PPH untuk berperan membantu proses pemutakhiran data di lapangan.
BPJPH berkolaborasi dengan BPS terutama dalam pertukaran dan pemutakhiran data yang relevan dengan pengembangan ekosistem halal nasional. foto: BPJPH
“Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan apresiasi atas kolaborasi dengan BPJPH yang selama ini telah terjalin dengan baik dan terus diperkuat.
