Said Didu Bongkar Skandal Pagar Laut PIK 2 Preman dan Aparat Dilibatkan, Tangkap Aguan Sekarang

BisnisMarket-  Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, kembali mengguncang publik dengan pernyataan kontroversial terkait proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di Kabupaten Tangerang.

Said Didu mengungkap adanya dugaan penggusuran kejam, keterlibatan preman, hingga manipulasi hukum demi kepentingan pihak pengembang.

Ia bahkan menyerukan agar pengembang besar, termasuk Aguan, segera ditangkap dan diproses hukum.

“Ini proyek penuh skandal! Mereka menggusur rakyat kecil dengan cara biadab. Bagaimana mungkin tanah yang dihuni selama puluhan tahun dihargai Rp50.000 per meter, sementara harga pasar mencapai Rp10 juta? Ini tidak masuk akal,” seru Said dikutip Bisnis Market dari kanal youtube Abraham Samad speak up, pada Sabtu (25/1/2025).

PIK 2, kawasan yang digadang-gadang sebagai salah satu ikon mewah hasil reklamasi, kini menyimpan cerita kelam.

Wilayah ini bahkan disebut-sebut lebih eksklusif dari PIK 1, dengan akses terbatas hanya untuk kalangan tertentu.

Namun, di balik gemerlapnya, ada penderitaan rakyat kecil yang digusur dari tanah mereka tanpa kompensasi yang layak.

Menurut Said Didu, wilayah PIK 2 mencakup hingga 100.000 hektare lahan yang kini berubah status menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) pasca kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

“Penetapan PSN ini tidak ada urgensinya. Justru ini alat legal untuk menindas rakyat. Tanah rakyat diambil paksa, uangnya dititipkan di pengadilan. Ini bukan hanya tidak adil, tapi sudah masuk kategori pelanggaran HAM,” tegas Said Didu.

Suasana di sekitar PIK 2 kini disebut mencekam. Rakyat kecil yang menolak menyerahkan tanahnya dihadapkan pada tekanan dari preman dan aparat yang berkeliaran di lokasi pembebasan lahan.

“Mereka mengintimidasi warga, memaksa tanda tangan, bahkan ada yang diiming-imingi komisi Rp2.000 per meter jika berhasil membujuk tetangganya menjual tanah,” ungkap Said Didu.

Kantor pembebasan lahan pun terindikasi memiliki koneksi dengan pejabat lokal. Beberapa di antaranya bahkan beroperasi di dekat kantor pemerintah dan menggunakan papan nama resmi bertuliskan “Didukung oleh Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia)”.

Said Didu mempertanyakan keterlibatan Apdesi dalam penggusuran ini.

“Apdesi harusnya melindungi rakyat, bukan ikut mendukung penggusuran. Ini benar-benar penghianatan terhadap amanah!” katanya.

Melihat penderitaan warga, Said Didu tak segan melontarkan doa kutukan.

“Ya Allah, turunkan laknat-Mu pada orang-orang yang mengusir rakyat kecil dari tanah mereka. Mereka ini sudah tinggal di situ sejak sebelum Indonesia merdeka, tapi sekarang diusir begitu saja,” ujarnya dengan nada pilu.

Rakyat yang terdampak penggusuran sebagian besar adalah petani dan nelayan yang telah menggantungkan hidupnya dari tanah dan laut di sekitar PIK 2.

Dengan kompensasi yang sangat minim, mereka kini kehilangan sumber penghidupan utama.

“Bayangkan, satu hektare tanah dihargai Rp500 juta. Di Jakarta, uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli rumah tipe 36. Bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup?” tanya Said Didu.

Said Didu menuntut pemerintah segera menyelidiki skandal PIK 2 dan mengevaluasi status PSN proyek tersebut.

Ia juga mendesak penegak hukum untuk menangkap Aguan dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

“Ini saatnya pemerintah membuktikan keberpihakan kepada rakyat kecil. Hentikan proyek ini sekarang, tangkap mereka yang terlibat, dan kembalikan hak rakyat!” tegasnya menutup pernyataan.