Rocky Gerung: Prabowo Makin Menjauh dari Jokowi, Kritikus Pejabat Akan Dibebaskan

Infotren.id– Pengamat politik Rocky Gerung menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menunjukkan perbedaan dengan era Presiden Joko Widodo.

Salah satu indikasinya, menurut Rocky, adalah rencana pembebasan para tahanan yang dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya mereka yang dikriminalisasi karena mengkritik pejabat negara.

Dalam pernyataannya, Rocky Gerung menegaskan bahwa kebijakan ini mencerminkan paradigma baru dalam pemerintahan Prabowo, yang ingin lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berekspresi.

"Meskipun UU ITE belum direvisi, ada kebijakan yang memastikan bahwa mereka yang kritis terhadap pemerintah tidak akan dipenjara. Ini menandakan komitmen Prabowo untuk menjamin kebebasan berpendapat," ujar Rocky.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, juga menegaskan bahwa tidak akan ada lagi kriminalisasi terhadap para pengkritik pemerintah.

Hal ini, menurut Rocky, menjadi pembeda utama antara rezim Jokowi dan Prabowo

. "Di era Jokowi, banyak oposisi dan pemikir kritis dibungkam menggunakan UU ITE. Sekarang, pemerintahan Prabowo justru membuka ruang diskusi yang lebih luas," katanya.

Rocky menilai bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya ingin memastikan efisiensi anggaran, tetapi juga memperluas aktivitas demokrasi. Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar wacana, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk revisi atau penghapusan regulasi yang selama ini menghambat kebebasan berpendapat.

"Jika regulasi yang mengekang kebebasan berpendapat masih berlaku, aparat bisa tetap menyalahgunakannya meskipun ada pernyataan politik dari Presiden. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret untuk merevisi UU ITE dan aturan lain yang membatasi kritik," tegasnya.

Dalam analisisnya, Rocky menilai bahwa Prabowo semakin menjauh dari kebijakan Jokowi, termasuk dalam pendekatan terhadap kebebasan sipil.

Ia menyoroti bahwa di era Jokowi, berbagai kritik terhadap pemerintah sering kali berujung pada pemblokiran situs, peretasan media sosial aktivis, hingga intimidasi terhadap keluarga pengkritik.

"Dengan adanya jaminan politik dari Prabowo dan Natalius Pigai, kita bisa berharap ada perubahan nyata dalam cara negara memperlakukan oposisi. Demokrasi yang sejati adalah ketika kritik diterima sebagai bagian dari sistem, bukan dianggap ancaman," ujar Rocky.

Selain dampak politik, kebijakan ini juga berpotensi membawa pengaruh terhadap perekonomian dan hubungan internasional Indonesia. Rocky menilai bahwa dengan membuka ruang kebebasan berpendapat, Indonesia dapat memperbaiki citranya di mata dunia, terutama terkait isu HAM.

"Selama ini, negara-negara Barat menyoroti bagaimana pemerintahan Jokowi menangani kritik dan oposisi.

Dengan pendekatan baru ini, Prabowo bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih demokratis dan terbuka," katanya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan ekonomi tetap menjadi persoalan besar bagi pemerintahan Prabowo. "Saat ini, ekonomi sedang sulit, baik bagi rakyat maupun korporasi. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan kebebasan berpendapat ini tidak hanya menjadi pemanis politik, tetapi benar-benar berdampak positif pada kehidupan masyarakat," ujarnya.