Rocky Gerung: Pembongkaran Pagar Laut Tangerang Tak Cukup, Jokowi Harus Diperiksa Terkait Status PSN PIK-2

BisnisMarket – Pembongkaran pagar laut di kawasan PIK-2, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai tindakan itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah, dan menyebut perlunya pemeriksaan terhadap peran Presiden Joko Widodo dalam memberikan status Proyek Strategis Nasional (PSN) pada PIK-2.

Pembongkaran pagar laut ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL) dengan dukungan nelayan setempat atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf TNI AL.

Namun, menurut Rocky Gerung, langkah ini menunjukkan adanya masalah dalam koordinasi pemerintahan.

“Presiden Prabowo harus turun langsung menginstruksikan pembongkaran pagar ini. Hal itu mencerminkan bahwa koordinasi teknis di tingkat kementerian tidak berjalan. Tidak ada satu pun menteri yang berani mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini sebelumnya,” ujar Rocky dikutip dari kanal Youtube pada Kamis (23/1/2025).

Rocky juga menyoroti dampak sosial yang muncul akibat pembangunan kawasan eksklusif tersebut.

“PIK-2 mendapat status PSN di era Presiden Jokowi. Status ini memberi keistimewaan pada pengembang, tetapi menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya nelayan dan komunitas lokal. Apakah AMDAL-nya sudah sesuai? Kenapa akhirnya menimbulkan konflik sosial?” tanyanya.

Menurut Rocky, proyek tersebut seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan memicu keresahan yang berpotensi memecah belah.

Ia menduga ada “kekuatan besar” yang membuat para pejabat di bawah presiden sebelumnya enggan bertindak tegas.

“Harus diteliti, bagaimana PIK-2 mendapatkan status PSN? Apakah ada manipulasi perencanaan? Jika AMDAL dilakukan dengan benar, tidak akan ada keresahan sosial seperti sekarang,” tegasnya.

Selain itu, Rocky juga menyinggung dampak historis dan kultural yang memengaruhi situasi di wilayah Banten.

Menurutnya, Banten memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang sensitif terhadap ketidakadilan, mulai dari pemberontakan petani hingga isu-isu kontemporer.

“Saya khawatir jika masalah ini dibiarkan, dapat memicu ketegangan sosial yang lebih besar. Apalagi, Banten punya sejarah perlawanan terhadap ketidakadilan, yang sekarang kembali muncul dengan konflik PIK-2,” jelas Rocky.

Rocky menutup pernyataannya dengan menyerukan perlunya pembentukan tim independen untuk menyelidiki masalah ini secara tuntas.

Ia juga meminta agar Presiden Jokowi diperiksa terkait pemberian status PSN pada proyek PIK-2, termasuk kajian dampak lingkungannya.

“Masalah ini bermula sejak Presiden Jokowi menetapkan PIK-2 sebagai PSN. Pemeriksaan menyeluruh perlu dilakukan agar ada keadilan. Jangan sampai status PSN digunakan untuk kepentingan segelintir pihak tanpa memperhatikan dampak terhadap masyarakat luas,” pungkasnya.