Rocky Gerung Bongkar Fakta Mengejutkan Laut Tangerang Sudah di HGB oleh Agung Sedayu Group

BisnisMarket– Polemik pagar laut di Tangerang memasuki babak baru yang lebih mencengangkan.

Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam terkait status kepemilikan laut di wilayah tersebut.

Ia menyebutkan bahwa selain dipagari, area laut itu ternyata telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama perusahaan Agung Sedayu Group.

Fakta ini, menurutnya, adalah bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kepemilikan laut yang seharusnya menjadi milik publik.

“Bagaimana bisa laut yang jelas-jelas milik bersama mendapatkan HGB? Kalau begitu, izin bangunan itu harus diminta dulu ke ikan, kepiting, dan terumbu karang! Ini jelas pelanggaran prinsip natural dan hukum yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar Rocky pada Rabu( 22/1/2025).

Situasi ini bermula ketika Presiden Prabowo memerintahkan TNI AL untuk membongkar pagar bambu yang menghalangi akses nelayan ke laut lepas.

Aksi tersebut sempat disambut baik oleh masyarakat nelayan karena membuka kembali ruang mereka untuk melaut.

Namun, masalah belum selesai. Belakangan, ditemukan bukti bahwa kawasan laut tersebut telah dikapling dengan status HGB.

“Membongkar pagar hanyalah langkah awal. Masalah utamanya adalah siapa yang memasang pagar itu dan bagaimana kawasan laut bisa diterbitkan HGB-nya,” lanjut Rocky.

Rocky tidak segan menyeret pemerintahan sebelumnya ke dalam pusaran masalah ini. Ia menegaskan bahwa pemberian HGB pada laut terjadi di era Presiden Jokowi.

“Harus diperiksa siapa pejabat BPN yang mengeluarkan izin tersebut. Tapi jelas, ada kekuatan besar di baliknya, dan ini terjadi di masa pemerintahan Jokowi,” tudingnya.

Netizen turut berperan besar dalam menguak misteri ini.

Dari berbagai unggahan di media sosial, terungkap bahwa HGB telah diberikan untuk kawasan pantai yang sebelumnya menjadi akses bebas bagi masyarakat.

Hal ini semakin memicu spekulasi adanya praktik kongkalikong antara pemerintah dan korporasi besar.

“Kita melihat ada permainan politik besar di sini. Pemerintah harus bertindak cepat, jika tidak, ini bisa memicu kerusuhan sosial yang lebih luas,” tegas Rocky.

Rocky juga memperingatkan bahwa isu ini berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih besar.

Ia menyoroti ketegangan antara kepentingan nelayan kecil dan kekuatan modal korporasi besar yang didukung oleh pejabat tertentu.

“Jika pemerintah gagal memberikan keadilan, rakyat akan mencarinya di jalanan. Ini adalah bibit dari ketidakpuasan sosial,” katanya.

Rocky mendesak Presiden Prabowo untuk segera menyelesaikan kasus ini dengan tindakan hukum yang tegas. Ia menekankan pentingnya mengembalikan hak rakyat atas laut dan menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

“Ini bukan soal pagar bambu lagi, tapi soal keadilan untuk rakyat. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya pada nelayan, bukan pada oligarki,” pungkas Rocky.