INFOTREN.ID - Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan sikap yang tegas mengenai masuknya investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia. Mereka menyoroti pentingnya menjaga prinsip dasar perlindungan bagi para pekerja di tanah air.
Sikap ini muncul sebagai respons langsung terhadap perkembangan ekonomi nasional yang semakin memperluas diri untuk menerima modal asing dari berbagai negara. P3HKI melihat adanya potensi benturan kepentingan yang perlu diantisipasi secara serius oleh pembuat kebijakan.
Fokus utama organisasi ini adalah memastikan bahwa komitmen negara dalam melindungi kesejahteraan buruh tidak tergerus oleh kebutuhan untuk menarik arus modal dalam jumlah besar. Mereka menekankan bahwa investasi tidak boleh datang dengan mengorbankan hak-hak pekerja.
Para praktisi hukum tersebut mengidentifikasi adanya potensi konflik kepentingan antara dua agenda besar negara, yaitu optimasi penerimaan investasi dan pemenuhan kewajiban konstitusional melindungi hak-hak dasar pekerja. Dinamika ini memerlukan penanganan yang sangat hati-hati.
P3HKI secara spesifik menekankan bahwa hak-hak dasar bagi para pekerja di tanah air merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar atau dikorbankan demi kepentingan arus modal asing yang masuk. Hal ini menjadi landasan utama dari desakan mereka.
"Arus modal asing tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan atau melanggar hak-hak dasar bagi para pekerja di tanah air," tegas pernyataan resmi dari P3HKI.
Dilansir dari BISNISMARKET.COM, pernyataan ini bertujuan untuk memberikan panduan etis dan hukum dalam konteks liberalisasi ekonomi yang tengah terjadi di Indonesia saat ini. Mereka menyerukan agar regulasi ketenagakerjaan tetap menjadi prioritas utama.
Organisasi tersebut mendesak agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan investasi asing harus melalui tinjauan ketat mengenai dampaknya terhadap kondisi dan perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Tinjauan ini harus bersifat pro-kesejahteraan buruh.
