INFOTREN.ID - Kepemilikan rumah pertama merupakan tonggak penting dalam perjalanan finansial seseorang. Namun, euforia pembelian ini sering kali membuat calon pembeli lengah terhadap potensi risiko penipuan yang dilakukan oleh oknum pengembang properti yang tidak bertanggung jawab.
Risiko penipuan ini harus diantisipasi sejak awal perencanaan pembelian properti. Langkah keamanan dan perlindungan hukum yang matang harus menjadi fondasi utama, bahkan sebelum tahap penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau pembayaran uang muka dilakukan.
Hal ini ditekankan oleh seorang konsultan properti dan analis pembiayaan, yang mengingatkan pentingnya kehati-hatian. Jangan sampai impian memiliki hunian idaman berubah menjadi kerugian finansial besar akibat kelalaian dalam verifikasi awal.
Langkah pertama dan paling fundamental yang harus dilakukan adalah melakukan uji tuntas menyeluruh atau due diligence terhadap badan usaha developer yang bersangkutan. Proses ini krusial untuk memastikan legalitas dan kredibilitas pengembang.
"Sebagai konsultan properti dan analis pembiayaan, saya menekankan bahwa langkah keamanan dan proteksi hukum adalah fondasi utama sebelum Anda menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau melakukan pembayaran awal," ujar konsultan tersebut.
Verifikasi harus mencakup izin usaha developer; pastikan semua legalitas perusahaan tersebut valid dan memiliki rekam jejak yang baik di industri properti. Ini adalah indikator awal kredibilitas mereka.
Selain itu, calon pembeli wajib memeriksa status kepemilikan lahan yang akan dijadikan proyek perumahan. Status ideal adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama developer, atau setidaknya Hak Guna Bangunan (HGB) yang jelas proses pemecahannya.
Developer yang terpercaya biasanya akan menunjukkan transparansi mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Ini membuktikan izin pembangunan sudah disetujui.
"Kegagalan memverifikasi hal ini sering menjadi awal mula proyek mangkrak yang sulit diselesaikan," tambah analis pembiayaan tersebut, menyoroti konsekuensi serius dari pengabaian proses verifikasi legalitas.
