DPR Ngawur, Revisi Aturan untuk Bisa Seenaknya Copot Pejabat Negara

Infotren.id - DPR baru-baru ini disorot atas revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib), yang memberi mereka kewenangan untuk mencopot pejabat negara. Aturan ini memungkinkan DPR untuk mengevaluasi dan bahkan memberhentikan pejabat seperti Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua KPK yang sebelumnya telah disetujui dalam rapat paripurna.

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai revisi ini dapat menjadi alat bagi DPR untuk menekan lembaga negara tertentu. Menurutnya, motif utama dari perubahan aturan tersebut bisa saja digunakan untuk menekan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), yang mencerminkan praktik politik yang tidak sehat.

Feri mengingatkan bahwa kewenangan untuk memberhentikan pejabat negara seharusnya bukan merupakan tugas DPR. 

"Mengoreksi lembaga negara lain, terutama memberhentikan pejabatnya, itu bukan tugas DPR, dia sudah terlalu campur tangan ke wilayah kekuasaan lembaga lain," ujarnya.

Dia juga mengkritik DPR yang dianggap tidak memahami peraturan perundang-undangan dengan baik. Feri menambahkan bahwa revisi peraturan ini jelas tidak layak untuk disahkan, mengingat fungsi utama peraturan tata tertib adalah mengatur urusan internal DPR, bukan urusan lembaga negara lainnya.

Keputusan untuk merevisi aturan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR Adies Kadir meminta persetujuan fraksi-fraksi terkait perubahan tersebut, dan jawaban yang didapatkan adalah "setuju" dari anggota dewan yang hadir.

Sebagai bagian dari revisi tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sturman Panjaitan, melaporkan adanya penambahan Pasal 228 A dalam peraturan tersebut. Pasal ini mengatur evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sudah disetujui dalam rapat paripurna DPR, dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPR.

Evaluasi ini, menurut Sturman, bersifat mengikat dan hasilnya akan disampaikan oleh komisi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, perubahan ini menambah kekhawatiran akan meningkatnya intervensi DPR terhadap kewenangan lembaga negara lain.

Pergeseran kekuasaan yang tercermin dalam revisi aturan ini semakin memperlihatkan adanya ketidakpahaman DPR tentang batasan wewenang mereka. Hal ini pun menjadi bahan perbincangan di masyarakat, yang menilai langkah ini sebagai kebijakan yang perlu dipertanyakan.